PHK Massal Industri Tekst1l
PHK Massal Industri Tekst1l
Maraknya Pemutusan Ikatan kerja( PHK) serta penutupan pabrik di zona tekstil serta produk tekstil( TPT) masih terus bersinambung, akibat dari gempar impor illegal yang membanjiri pasar dalam negeri.
Koordinator Aliansi Warga Tekstil Indonesia ICON139
( AMTI), Agus Riyanto melaporkan sampai dikala ini aplikasi importasi borongan masih terus terjalin tanpa terdapat perintah pelarangan dari para petinggi Departemen Keuangan.
“ Mereka semacam merestui aplikasi importasi ilegal ini” kata Agus dalam keterangannya, Selasa( 20/ 8/ 2024).
Lebih dahulu, informasi Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara( KSPN) mengatakan kalau di bulan Juli dekat 700
karyawan di Jawa Tengah serta dibulan Agustus 500 orang karyawan lagi di Jawa Barat yang di- PHK. MIKIGAMING
Kedua industri itu sekaligus menutup pabriknya sebab jumlah ini ialah sisanya, sebab selama tahun 2023 sampai dini 2024 mereka sudah mem- PHK beberapa karyawannya. Keadaan ini menggenapi ratusan ribu karyawan yang di- PHK serta puluhan pabrik yang tutup dalam 2 tahun terakhir.
Lebih lanjut Agus mengatakan kalau walaupun pemerintah lewat Departemen Perdagangan sudah membentuk SATGAS, tetapi keadaan industri apalagi terus menjadi kurang baik sebab daerah kerja SATGAS yang terbatas dipasar dalam negara.
Atas kinerja kurang baik DitJen Bea Cukai ini, grupnya menekan Presiden Jokowi buat mereshuffle Menteri Keuangan serta Dirjen Bea Cukai.
“ Perihal ini sangat menekan, kami menjauhi keterpurukan yang lebih dalam lagi dalam 3 bulan ke depan saat sebelum pemerintahan baru diawali” tegasnya.
Berharap Belas Kasih
Di sisi lain, Pimpinan Universal Jalinan Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman melaporkan kalau keadaan IKM masih terpuruk walaupun di bulan Juni terdapat sedikit order dari mengkonsumsi seragam.
“ Kami masih sangat mengharapkan belas kasihan dari pemerintah buat membantu kami” ungkap Nandi.
Grupnya mengemis keadilan Menteri Keuangan buat lekas melarang aplikasi impor borongan. Nandi kembali menuturkan kalau mereka siap bersaing secara fair dengan beberapa barang impor, asal bersama penuhi kewajiban perpajakannya.
“ Mengapa Menteri Keuangan tega menindas kami yang telah patuhi syarat perpajakan, malah benda impor yang masuk melalui borongan melenggang tanpa bayar bea masuk serta pajak yang sepatutnya” pungkas Nandi.